Mahmudi menegaskan, APMP Jatim tidak sedang membela salah satu pihak dalam perkara tersebut. Organisasinya hanya menginginkan adanya ruang dialog yang terbuka sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan secara langsung dari seluruh pihak yang berkepentingan.
“Kami tidak meminta DPRD berpihak kepada siapa pun. Yang kami harapkan adalah DPRD menjalankan fungsi kelembagaannya sebagai jembatan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Semakin lama tidak ada kepastian, semakin besar pula ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah publik,” tegasnya.
APMP Jatim menilai penyelesaian polemik melalui forum dialog yang difasilitasi DPRD akan menjadi langkah positif dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di daerah.
Karena itu, APMP Jatim kembali mendesak DPRD Kota Mojokerto untuk segera memberikan kepastian mengenai tindak lanjut hasil RDP sekaligus menjadwalkan RDP lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus gugatan Wali Kota Mojokerto terhadap seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi resmi mengenai jadwal maupun kepastian pelaksanaan RDP lanjutan. APMP Jatim menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi publik, perlindungan ruang demokrasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang konstitusional.