Pamekasan – Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan memanggil sejumlah pihak terkait polemik yang terjadi di Yayasan SMK Kesehatan Nusantara yang sempat rame di lingkungan pendidikan di Kabupaten Pamekasan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah konflik internal yayasan. Kamis, (21/05/2026).
Dalam pertemuan itu, Komisi IV menghadirkan pengawas Yayasan, kepala sekolah, mantan bendahara Yayasan, serta perwakilan Dinas Pendidikan. Namun, masih ada beberapa pihak yang belum memenuhi panggilan sehingga DPRD berencana kembali melayangkan undangan klarifikasi.
Perwakilan Komisi IV DPRD Pamekasan, Moh Hasyim Asy’ari mengatakan, persoalan tersebut diduga bermula dari konflik keluarga di internal yayasan. Karena itu, pihaknya mendorong agar penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan demi menjaga kondusivitas dunia pendidikan.
“Kami meminta persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Jangan sampai urusan internal melebar dan mengganggu pendidikan siswa,” ujarnya. Kamis, (21/05/2026).
Menurutnya, fokus utama DPRD adalah menjaga keberlangsungan pendidikan para siswa, khususnya siswa kelas XII yang tengah menjalani tahapan akhir pendidikan dan proses kelulusan.
Komisi IV DPRD Pamekasan juga berencana melayangkan surat permohonan kepada pihak terkait, termasuk kepada Arofatin Nisa’, agar penyegelan lembaga pendidikan dapat dibuka sementara demi kelancaran aktivitas KBM.