Menurutnya, perjuangan selanjutnya adalah mendorong pengalihan status guru paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia meminta DPRD, Dinas Pendidikan, dan BKD memberikan prioritas bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi.
“Kualifikasi kami lengkap, nilai sertifikasi 540 ke atas. Banyak yang sudah mengabdi sampai 19 tahun. Kami layak diprioritaskan. Kami bukan tidak mampu, hanya sering kalah nasib dan terbentur aturan,” ujarnya.
Ketua PGRI Bangkalan, H. Abdul Munib, memberikan apresiasi tinggi atas capaian para guru non-ASN. Ia menegaskan bahwa PGRI selalu siap berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan hak guru.
“Saya ucapkan selamat. Ini hasil dari perjuangan panjang ketua aliansi. PGRI akan terus mendukung dan membela guru,” katanya.
Senada disampaikan Kasi SD Disdik Bangkalan, Ainul Yakin. Ia menyebut sebagian besar perjuangan guru non-ASN kini mulai membuahkan hasil.
“Alhamdulillah hampir 80 persen guru yang terdata di Dapodik sudah memiliki sertifikasi dan tunjangannya telah dicairkan,” ungkapnya.
Terkait tuntutan pengangkatan guru paruh waktu menjadi penuh waktu, Disdik menegaskan masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat maupun daerah. “Jika aturannya sudah terbit, tentu akan kami prioritaskan,” tegasnya.
Disdik juga memastikan telah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. “Untuk anggaran 2026, kami sudah siapkan alokasi insentif bagi guru honorer negeri.”