Menurut Farid, persoalan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Dinas Kesehatan, diminta segera turun langsung untuk memastikan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Terlebih, masyarakat Masalembu berada di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses dibandingkan masyarakat di wilayah daratan.
“Yang perlu dievaluasi itu pimpinan puskesmas. Kantor mencerminkan kepemimpinan. Kalau kondisinya begini, berarti ada masalah di tingkat pimpinan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan serius. Sebab, persoalan fasilitas yang berulang dan tidak segera ditangani berpotensi mencerminkan lemahnya pengawasan serta tata kelola di lingkungan Puskesmas Masalembu.
Sejumlah warga menilai persoalan ini tidak dapat dianggap sepele. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Ketika fasilitas dasar seperti air bersih dan penerangan tidak tersedia secara layak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kualitas pelayanan terhadap pasien.
Kondisi tersebut sekaligus menuntut adanya evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah persoalan yang terjadi semata-mata akibat keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran, persoalan distribusi logistik ke wilayah kepulauan, atau justru lemahnya manajemen di tingkat internal.