Ia mengakui bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa memang menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan sedang dalam proses penanganan sesuai ketentuan yang berlalu.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan. Terkait persoalan Dana BOS, kami akan menindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme administrasi yang berlaku. Bahkan, informasi yang kami terima, ada beberapa kasus yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Bangkalan,” ujarnya.
Mengenai kekosongan jabatan kepala sekolah, Musleh mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 121 sekolah tingkat SD dan SMP yang belum memiliki kepala sekolah definitif.
“Saat ini proses administrasi sedang berjalan. Kami berkomitmen untuk mempercepat penyelesaiannya agar kebutuhan kepemimpinan di sekolah-sekolah tersebut dapat segera terpenuhi,” katanya.
Sementara terkait infrastruktur pendidikan, Musleh menyebut terdapat sekitar 505 sekolah di Kabupaten Bangkalan yang mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.
“Kami memahami kebutuhan perbaikan yang sangat besar. Namun karena keterbatasan anggaran dan mekanisme yang ada, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah yang mengalami kerusakan paling parah,” jelasnya.
Ia menambahkan, beberapa sekolah telah mendapatkan bantuan rehabilitasi langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), di antaranya SDN Kajuanak 4 yang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,2 miliar dan SDN Tragah 2 sebesar Rp2,5 miliar.