Pamekasan – Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman mengingatkan pemerintah desa agar tidak menjadikan patokan besarnya anggaran maupun tingkat serapan anggaran sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan desa.
Menurut Kholilurrahman, keberhasilan pengelolaan keuangan desa harus dilihat dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Selasa (11/8/2026).
“Ada satu hal yang harus kita sepakati bersama, yaitu besarnya anggaran desa tidak otomatis menjamin besarnya manfaat yang diterima masyarakat,” kata Kholilurrahman.
Ia menegaskan, besarnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Pemerintah desa, kata dia, tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap dan laporan administrasi terselesaikan.
Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.
“Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah anggaran tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat?” ujarnya.
Kholilurrahman juga meminta para kepala desa mengubah pola pikir dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran. Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak seharusnya dimulai dari pertanyaan mengenai kegiatan apa yang akan dibiayai, melainkan dari persoalan yang dihadapi masyarakat.