Selain mendorong pengembalian regulasi lama, Abraham juga menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen pimpinan KPK dengan mengutamakan integritas. Ia mencontohkan kasus etik yang pernah menjerat mantan pimpinan KPK, yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli, yang dinilai mencoreng marwah lembaga antirasuah.
Abraham menyatakan seluruh masukannya telah dicatat oleh Presiden Prabowo.
Di tengah sorotan publik terhadap penurunan IPK, perdebatan mengenai masa depan UU KPK kembali mengemuka. Namun DPR menegaskan setiap langkah perubahan harus melalui kajian matang dan mekanisme konstitusional demi kepentingan masyarakat luas, bukan semata dinamika politik sesaat.