“Selama ini belum ada sistem yang benar-benar mengatur distribusi hasil panen untuk kebutuhan MBG. Akibatnya, pasokan dari luar daerah masih mendominasi,” tegasnya.
Masdawi pun menekankan agar program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor pertanian dan peternakan lokal di Kabupaten Sumenep.
”Dengan mekanisme yang lebih terstruktur, DPRD berharap tidak ada lagi praktik harga yang merugikan petani maupun peternak lokal,” pungkasnya.