Menurutnya, kejadian ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan, baik itu pemerintah Kabupaten hingga pemerintah pusat. Sebab, makanan yang dikonsumsi pelajar seharusnya melalui tahapan pengawasan ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.
Ia menilai pemerintah dan penyelenggara program tidak cukup hanya memberikan klarifikasi, tetapi harus membuka proses investigasi secara transparan kepada publik supaya masyarakat tau Kelalaian tersebut.
“Jangan sampai kasus ini berhenti pada alasan teknis tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dimana letak kelalaiannya, dan langkah konkret apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” terangnya.
Selain itu, pihaknya mendesak untuk dilakukan audit secara menyeluruh atas pelaksanaan MBG di Kecamatan Kokop, termasuk pemeriksaan standar higienitas dapur penyedia makanan, mekanisme distribusi, serta sistem pengawasan yang diterapkan selama program berlangsung.
“Keselamatan siswa tidak boleh dikompromikan oleh lemahnya kontrol ataupun kelalaian prosedur. Program sebesar MBG harus dijaga keamanannya dengan ketat, karena sedikit kesalahan dapat berdampak pada keselamatan ratusan bahkan ribuan pelajar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, penyebab dugaan keracunan massal terhadap puluhan siswa di Kecamatan Kokop belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Dinas Kesehatan maupun pihak-pihak terkait lainya.