Perbandingan tersebut memunculkan diskusi mengenai prioritas kebijakan anggaran daerah, terutama terkait dukungan terhadap tenaga pendidikan yang memiliki peran langsung dalam pelayanan publik.
Selain itu, lampiran dokumen juga memuat sejumlah pos belanja jasa dengan nilai yang relatif besar, seperti pengendalian hama, fumigasi, jasa pembersihan, hingga cleaning service.
Dalam beberapa tabel bahkan hanya tercantum uraian umum seperti “jasa cleaning service” tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pekerjaan, jumlah tenaga kerja, luas area pelayanan, maupun spesifikasi teknis kegiatan
Penelusuran awal menunjukkan terdapat sekitar 15 tabel yang memuat pos belanja jasa dengan uraian yang relatif serupa dan minim penjabaran detail.
Dalam tabel tersebut juga tercantum rentang nilai paket jasa cleaning service yang bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar per tahun.
Taufik menilai penyusunan standar biaya yang terlalu umum berpotensi menimbulkan kesulitan bagi publik untuk memahami peruntukan sebenarnya dari berbagai pos belanja jasa tersebut.
“Dokumen standar biaya memang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran. Namun jika penjelasannya terlalu umum tanpa indikator teknis yang jelas, publik akan kesulitan menilai kewajaran perhitungan anggaran yang digunakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai struktur RT dan RW yang tercatat secara resmi, serta menjelaskan mekanisme penyusunan berbagai komponen standar biaya dalam dokumen tersebut.