Penghargaan seperti IGA pada dasarnya tidak salah. Namun ia menjadi bermasalah ketika dijadikan alat legitimasi, seolah-olah prestasi administratif dapat menutupi kenyataan sosial yang pahit. Pemerintahan yang inovatif seharusnya diukur dari seberapa jauh ia mampu mengubah hidup warganya, bukan sekadar seberapa rapi laporan dan presentasinya.
Jika kemiskinan tetap tinggi sementara pejabat sibuk merayakan penghargaan, maka yang lahir adalah ketimpangan moral dalam tata kelola. Rakyat belajar satu pesan yang keliru, bahwa yang penting bukan hasil, melainkan citra. Dalam jangka panjang, ini merusak kepercayaan publik dan memperdalam jurang antara negara dan warga.
PAD besar seharusnya melahirkan kebijakan berani. Keberanian untuk berpihak, untuk memprioritaskan yang tertinggal, dan untuk mengakui bahwa kemiskinan adalah kegagalan kolektif yang menuntut koreksi serius. Tanpa itu, penghargaan apa pun hanya akan menjadi dekorasi, sementara kemiskinan terus menggerogoti masa depan Bangkalan.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah seberapa banyak piala yang dipajang, melainkan seberapa sedikit rakyat yang tertinggal.
Oleh: M. Johan, Ketua Bidang Analisis kebijakan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Gerakan Humanisme.