Sehingga, partisipasi aktif publik dalam menentukan pemimpin daerah adalah aset demokrasi yang tidak boleh dirampas oleh kepentingan kelompok tertentu.
Apabila Pilkada tidak langsung dipaksakan, hal ini merupakan bentuk pelemahan demokrasi secara sistematis yang akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Hilangnya ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan akan menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat, di mana aspirasi masyarakat tidak lagi menjadi prioritas karena terhalang oleh kepentingan partai politik.
Aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah saat ini adalah bukti nyata bahwa rakyat sedang memperjuangkan hak konstitusional mereka. Pemerintah harus menyadari bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan setiap upaya mengabaikan hak publik hanya akan merusak stabilitas negara.
Menolak Pilkada tidak langsung adalah sikap tegas untuk mempertahankan prinsip demokrasi. Pemilihan melalui DPRD hanya akan mengubah kepala daerah menjadi kepanjangan tangan elit partai, yang loyalitasnya lebih terikat pada lembaga legislatif daripada rakyat yang dipimpinnya.
Kemudian, tanpa pemilihan langsung, rakyat kehilangan hak kontrol dan daya tawar terhadap kebijakan publik di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, Pilkada langsung harus dipertahankan sebagai satu-satunya mekanisme sah untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berakar pada kehendak rakyat, bukan pada kesepakatan elit di ruang gelap.