Polemik ini kini tidak lagi sekadar soal kritik terhadap kinerja, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan narasi antara akademisi dan politisi daerah. Di satu sisi, Dr. Safi dinilai berani menyuarakan kegelisahan terhadap relasi politik lokal. Di sisi lain, DPRD merasa martabat dan kewenangan konstitusionalnya direndahkan.
Hingga berita ini diturunkan, Safi belum memberikan klarifikasi atas tudingan “menjilat eksekutif” maupun label “fasis” yang dilontarkan kepadanya.
Sementara itu, publik menyaksikan drama politik yang kian memanas–sebuah perdebatan yang membuka tabir rapuhnya relasi antara kampus, legislatif, dan eksekutif, bahkan yudikatif di daerah. Apakah ini sekadar silang pendapat, atau pertanda retaknya komunikasi antarlembaga? Babak berikutnya layak ditunggu!.