Lalu mengapa perubahan ini berjalan lambat?
Jawabannya tidak sederhana. Ada faktor regulasi, perencanaan, investasi, hingga koordinasi antar lembaga yang sering kali tidak sinkron. Selain itu, ada kecenderungan untuk memilih solusi jangka pendek yang terlihat “aman” secara operasional, meskipun mahal dalam jangka panjang.
Namun jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah pemborosan yang terstruktur.
Negara akan terus mengeluarkan anggaran besar setiap tahun tanpa pernah benar-benar keluar dari masalah yang sama. Masyarakat kepulauan akan terus hidup dalam ketidakpastian, sementara narasi besar tentang transisi energi berjalan di jalur yang berbeda.
Di sinilah pentingnya melihat isu ini sebagai persoalan keadilan energi.
Keadilan energi bukan hanya tentang ketersediaan listrik, tetapi juga tentang kualitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Ia menuntut agar setiap warga negara tanpa memandang lokasi geografis mendapatkan akses terhadap energi yang layak.
Selama masyarakat di wilayah kepulauan masih harus menghadapi listrik yang tidak stabil, mahal secara sistem, dan bergantung pada teknologi usang, maka keadilan energi belum benar-benar terwujud.
Bagi warga pulau, listrik bukan sekadar layanan teknis. Ia adalah fondasi kehidupan. Ia menentukan apakah usaha kecil bisa berkembang, apakah layanan kesehatan bisa berjalan optimal, apakah anak-anak bisa belajar dengan nyaman di malam hari.