Sejumlah estimasi menyebut biaya logistik tambahan bisa mencapai sekitar Rp30 miliar per tahun. Jika digabungkan dengan biaya bahan bakar, total pengeluaran untuk menjaga listrik di wilayah Kangean saja mendekati Rp166 miliar setiap tahun.
Angka yang, dalam konteks apa pun, seharusnya mampu menjamin kualitas layanan yang tinggi.
Namun realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Di pulau-pulau lain seperti Sapudi dan Raas, listrik masih sering padam. Pemadaman bisa terjadi berulang kali, kadang tanpa pemberitahuan yang jelas. Ketidakpastian ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat.
Peralatan elektronik rusak akibat listrik yang tiba-tiba mati atau tegangan yang tidak stabil. Pelaku usaha kecil harus menanggung kerugian. Anak-anak belajar dalam keterbatasan. Semua ini terjadi di tengah pengeluaran negara yang sangat besar.
Di titik ini, ironi menjadi tak terelakkan.
Bagaimana mungkin ratusan miliar rupiah dibelanjakan setiap tahun, tetapi hasilnya belum mampu menghadirkan listrik yang andal?
Pertanyaan ini membawa kita pada kesimpulan yang lebih dalam: persoalan kelistrikan di wilayah kepulauan bukan semata masalah teknis. Ini adalah persoalan kebijakan energi yang belum sepenuhnya berpihak pada efisiensi dan keadilan.
Selama ini, pendekatan yang digunakan cenderung mempertahankan sistem yang sudah ada meskipun mahal dan tidak optimal. PLTD terus dioperasikan karena dianggap sebagai solusi paling praktis dalam jangka pendek. Solar terus didatangkan, mesin terus dijalankan, dan anggaran terus digelontorkan.