Malang – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Mirdhan Idham, mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) di tengah meningkatnya dinamika konflik di Timur Tengah.
Menurut Mirdhan, evaluasi diperlukan agar arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan dan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Keanggotaan Indonesia harus dikaji secara serius agar posisi diplomasi kita tetap konsisten dalam mengawal perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujarnya dalam keterangan tertulis. Senin, (2/03/2026).
Board of Peace diperkenalkan dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada awal 2026 atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan fokus pada stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Reuters melaporkan bahwa piagam forum tersebut turut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pemimpin negara lain.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menjelaskan bahwa partisipasi dalam Board of Peace merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif agar Indonesia tetap berada di dalam proses perundingan internasional terkait Palestina. Penjelasan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet RI yang menekankan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara.
Di sisi lain, analisis yang dipublikasikan lembaga kajian regional Fulcrum menilai keterlibatan Indonesia berpotensi meningkatkan kedekatan diplomatik dengan Amerika Serikat, namun belum tentu diikuti pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan forum tersebut.