Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur yang saat ini mencapai sekitar Rp370 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran BA BUN untuk Badan Gizi Nasional disebut berada di kisaran Rp67 triliun.
Dalam konteks efisiensi, Said mendorong pemerintah meniru sejumlah negara yang mulai menghemat penggunaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai kebijakan energi yang lebih tepat sasaran akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran negara.
Salah satu usulan tegas yang disampaikan adalah penghentian kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri. Ia menilai kebijakan tersebut sudah tidak relevan dan membebani keuangan negara.
“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri,” ujarnya.
Menurut Said, jika kebijakan tersebut dijalankan, maka defisit APBN dapat dijaga tetap berada di bawah ambang batas 3 persen, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin defisit APBN kita tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai,” katanya.
Lebih jauh, Said juga mengkritik ketimpangan dalam penggunaan istilah kebijakan energi. Ia menilai tidak tepat jika bantuan kepada kelompok mampu disebut sebagai kompensasi, sementara untuk masyarakat miskin disebut subsidi.
“Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.