Bangkalan – Dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan negeri di Kabupaten Bangkalan. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke SMP Negeri 1 Sepulu, menyusul penarikan biaya sampul raport sebesar Rp60.000 setiap siswa yang dilakukan tanpa transparansi, musyawarah, dan tanpa dasar regulasi yang jelas.
Informasi yang dihimpun awak media dari sejumlah wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkap bahwa pungutan tersebut bersifat sepihak. Tidak ada pemberitahuan resmi, maupun kesepakatan bersama sebelum biaya ditetapkan dan ditarik oleh pihak sekolah.
Lebih memprihatinkan, praktik ini diduga disertai perlakuan diskriminatif terhadap siswa. Berdasarkan keterangan sumber, siswa yang membayar penuh menerima sampul raport, sementara siswa yang tidak membayar hanya memperoleh map biasa atau raport yang distaples tanpa sampul.
“Anak saya cerita sendiri. Yang bayar dapat sampul, yang tidak bayar cuma distaples. Jadi kelihatan jelas siapa yang bayar dan siapa yang tidak,” ungkap salah satu wali murid kepada awak media, Senin (22/12/2025).
Kondisi tersebut memicu keresahan dan kekecewaan di kalangan wali murid. Mereka menilai kebijakan ini bukan sekadar soal nominal, melainkan soal prinsip keadilan dan hak siswa. Perlakuan berbeda berdasarkan kemampuan membayar dinilai mencederai nilai-nilai pendidikan dan berpotensi menekan psikologis siswa.
Sebagai sekolah negeri, SMPN 1 Sepulu diketahui menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pendidikan, termasuk administrasi dan perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, alasan penarikan biaya tambahan untuk sampul raport dinilai janggal dan patut dipertanyakan.