Bangkalan – Gelombang tekanan dari gabungan wartawan dan LSM akhirnya membuat pihak PGRI Kabupaten Bangkalan mulai membuka diri terkait penggunaan iuran guru yang selama ini terus dipungut setiap bulan.
Usai aksi damai yang digelar di depan kantor PGRI Bangkalan, salah satu pengurus PGRI, Thomas AG, menyatakan pihaknya siap membuka SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan dana iuran para guru kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam forum pertemuan resmi antara pengurus PGRI dengan sejumlah wartawan dan aktivis LSM setelah aksi orasi berlangsung.
Dalam keterangannya, Thomas AG mengakui bahwa keterbukaan SPJ penggunaan iuran guru memang menjadi salah satu tuntutan utama massa aksi yang selama ini menyoroti minimnya transparansi pengelolaan dana organisasi tersebut.
“Untuk SPJ serapannya nanti akan segera kami berikan. Karena berbentuk data, jadi tidak bisa kami sampaikan secara lisan. Nanti bisa kami sampaikan melalui Mas Hanif atau yang lain,” ujar Thomas AG di hadapan peserta forum. Jumat, (29/5/2026).
Pernyataan itu sontak menjadi sorotan, mengingat isu transparansi iuran PGRI sebelumnya telah memicu polemik panjang hingga menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Selama ini, dana iuran yang dipungut rutin dari para guru dinilai belum pernah dipaparkan secara terbuka kepada anggota maupun publik secara detail dan menyeluruh.
Aksi damai yang digelar gabungan wartawan dan LSM tersebut menjadi bentuk desakan moral agar organisasi profesi guru terbesar di Bangkalan itu tidak lagi tertutup terkait pengelolaan keuangan yang bersumber dari para guru.