Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur Bidang Kebijakan Publik, mengecam atas Kenaikan harga BBM di tengah pelemahan nilai tukar rupiah merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh dianggap sebagai gejolak biasa. Situasi ini adalah alarm keras bagi pemerintah bahwa fondasi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan serius yang berpotensi langsung menghantam kehidupan masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, rupiah mengalami tekanan berat hingga Bank Indonesia harus melakukan kenaikan suku bunga secara tidak terjadwal untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Di saat yang sama, harga BBM non-subsidi mengalami lonjakan signifikan, bahkan mencapai lebih dari 30 persen untuk beberapa jenis bahan bakar.
Kombinasi pelemahan rupiah dan kenaikan BBM bukan sekadar persoalan angka statistik. Ini adalah ancaman nyata terhadap daya beli rakyat. Biaya transportasi akan meningkat, harga kebutuhan pokok berpotensi ikut terdorong naik, biaya produksi industri membengkak, dan tekanan inflasi semakin sulit dihindari. Efek domino tersebut pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional.
Pemerintah tidak boleh berlindung di balik narasi bahwa kenaikan BBM hanya menyasar kelompok tertentu. Fakta ekonomi menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya energi akan merembet ke hampir seluruh sektor kehidupan. Ketika ongkos distribusi naik, maka harga barang ikut naik. Ketika harga barang naik, maka daya beli turun. Ketika daya beli turun, maka pertumbuhan ekonomi terancam melambat.