Di sisi lain, kritik publik terhadap ASN yang beraktivitas di pusat perbelanjaan saat jam kerja dinilai sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar. Masyarakat menuntut konsistensi antara visi reformasi birokrasi dengan praktik kerja aparatur di lapangan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah terkait langkah evaluasi maupun sanksi terhadap ASN yang terjaring pengawasan tersebut.
Namun, peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya penguatan sistem absensi, monitoring kinerja berbasis output, serta penegakan disiplin secara adil dan tegas di lingkungan birokrasi daerah.