Infrastruktur menjadi kunci utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Tanpa fasilitas pengisian kendaraan listrik yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menjadi sekadar imbauan tanpa implementasi yang nyata. Selain itu, kebijakan yang terlalu cepat tanpa kesiapan infrastruktur juga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat daerah.
Masyarakat di kota besar mungkin lebih mudah beralih ke kendaraan listrik karena fasilitas yang tersedia, sementara masyarakat di daerah akan tertinggal karena keterbatasan akses. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan pemerataan dan keadilan akses.
Transisi menuju kendaraan listrik memang merupakan langkah yang tidak terhindarkan dalam jangka panjang. Namun, kesiapan infrastruktur harus menjadi prioritas utama sebelum mendorong perubahan besar di tingkat masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas pengisian kendaraan listrik tersedia secara merata dan mudah diakses. Selain itu, perlu adanya strategi transisi yang bertahap agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya tentang visi besar, tetapi juga tentang kesiapan implementasi. Ajakan beralih ke kendaraan listrik tanpa dukungan infrastruktur yang memadai berpotensi menjadi solusi yang tidak solutif. Dalam kerangka Bounded Rationality, kebijakan ini menunjukkan bahwa keputusan yang rasional secara konsep belum tentu optimal dalam praktik.