Angka kemiskinan Jawa Timur pada 2025 berada di kisaran 9 persen. Namun, di balik rata-rata provinsi itu, Bangkalan justru masih bertengger sebagai salah satu dari sepuluh daerah termiskin di Jawa Timur. Fakta ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai statistik, melainkan sebagai potret kegagalan struktural dalam mengelola potensi daerah dan mengangkat martabat warganya.
Ironisnya, di saat kondisi tersebut berlangsung, kepala daerah justru menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025. Di titik inilah publik wajar bertanya, bahkan curiga. Apakah yang dirayakan benar-benar keberhasilan pembangunan, atau sekadar keberhasilan administrasi yang rapi di atas kertas.
Perlu ditegaskan sejak awal, kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan. Ia adalah persoalan mental kolektif, rasa tidak berdaya, dan hilangnya harapan untuk naik kelas. Ketika kemiskinan dibiarkan terlalu lama, ia menjelma menjadi budaya pasrah yang pada akhirnya menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan Pendapatan Asli Daerah yang mencapai lebih dari Rp2 miliar, Bangkalan seharusnya memiliki ruang fiskal untuk berbuat lebih dari sekadar rutinitas birokrasi. PAD bukan sekadar angka dalam APBD, melainkan instrumen politik kesejahteraan. Ia memberi kepala daerah diskresi untuk menentukan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin atau justru larut dalam simbolisme prestasi.
Masalahnya, selama ini pendekatan pengentasan kemiskinan sering berhenti pada bantuan sosial jangka pendek dan program seremonial. Bantuan memang penting, tetapi tanpa strategi yang memutus mata rantai kemiskinan, ia hanya menjadi penenang sementara. Rakyat diberi ikan, tetapi tidak pernah benar-benar diajak membangun kolam.