Kemiskinan yang berkepanjangan berdampak langsung pada mindset masyarakat. Anak-anak dari keluarga miskin tumbuh dengan keterbatasan gizi, akses pendidikan yang timpang, serta minimnya kepercayaan diri. Dalam kondisi seperti itu, berbicara tentang bonus demografi dan peningkatan SDM hanya akan menjadi jargon kosong.
Di sinilah peran kepala daerah diuji. PAD yang relatif besar seharusnya diarahkan pada investasi manusia, bukan semata pembangunan fisik dan pencitraan daerah. Gedung megah dan taman kota tidak serta-merta mengangkat keluarga miskin keluar dari ketertinggalan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan afirmatif yang menyentuh langsung dapur, sekolah, dan ruang kerja masyarakat kecil.
Pemerintah daerah seharusnya berani menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai kebijakan inti, bukan program tambahan. Subsidi biaya pendidikan bagi keluarga miskin, pelatihan kerja berbasis potensi lokal yang benar-benar terhubung dengan pasar, hingga dukungan alat produksi bagi nelayan dan UMKM pesisir adalah contoh kebijakan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas warga.
Lebih jauh, intervensi harus diarahkan pada pemutusan kemiskinan antar-generasi. Anak dari keluarga miskin tidak boleh mewarisi kemiskinan yang sama hanya karena negara absen di fase paling krusial hidup mereka. Program gizi, pendampingan keluarga, dan jaminan keberlanjutan sekolah bukan pengeluaran sia-sia, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas SDM daerah.