Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan mendorong lima agenda prioritas, yakni penyusunan pedoman nasional tata kelola data PMI di tingkat desa, penetapan standar interoperabilitas data lintas kementerian dan lembaga, perluasan implementasi Desa Migran EMAS, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan. Lebih jauh, Fachri menekankan bahwa transformasi digital tidak boleh dipersempit hanya sebagai pembangunan aplikasi dan sistem informasi.
“Transformasi digital harus dimulai dari transformasi tata kelola dan transformasi manusia. Sebab secanggih apa pun teknologi yang dibangun, tidak akan memberikan manfaat apabila tidak mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Fachri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan forum ini sebagai titik awal penguatan kolaborasi nasional. “Pelindungan pekerja migran Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak bersama, bekerja dalam satu arah, dan memastikan tidak ada satu pun pekerja migran Indonesia yang luput dari perhatian negara”.
Ia menegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai bukan sekadar membangun sistem data yang baik, melainkan membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. “Sebab pada akhirnya, ketika data akurat, desa berdaya, dan kolaborasi berjalan, maka negara benar-benar hadir di tengah masyarakat”.