Pertama, Kapolda Jawa Timur maupun jajaran utamanya enggan hadir dalam audiensi yang telah dijadwalkan. Sikap ini mencerminkan secara terang ketidakpedulian pimpinan tertinggi kepolisian di Jawa Timur terhadap masalah kekerasan perempuan dan anak yang sangat mendesak.
Kedua, audiensi akhirnya hanya dilakukan bersama unit Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ironisnya, unit tersebut bahkan baru menerima surat KOPRI hanya 30 menit sebelum audiensi dimulai. Fakta ini menunjukkan lemahnya manajemen internal dan minimnya keseriusan dalam merespons isu perlindungan perempuan dan anak.
Ketiga, dalam forum tersebut Polda Jawa Timur sendiri mengakui bahwa koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait pencegahan kekerasan masih sangat lemah. Tidak hanya itu, isu ini juga tidak pernah dijadikan agenda prioritas kepolisian. Terbukti, Humas Polda Jawa Timur pun tidak pernah secara konsisten menyuarakan edukasi publik, bahkan sekadar melalui media sederhana seperti flyer, kampanye digital, atau publikasi resmi.
“Oleh karena itu, Kapolda Jatim sebagai pemimpin menunjukkan ketidakpedulian Kapolda dan itu adalah sumber masalah. Ketidakseriusan ini bukan sekadar soal teknis, melainkan persoalan komitmen, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral,” tegasnya.
Tiga tuntutan Kopri Jatim untuk mendesak Kapolda Jatim:
- Memberikan perhatian serius terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai agenda prioritas institusi kepolisian di Jawa Timur.
- Menyusun langkah konkret berupa penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi publik, serta pencegahan berbasis komunitas untuk menekan angka kekerasan.
- Menunjukkan komitmen nyata dengan menghadirkan kepemimpinan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak, bukan sekadar retorika tanpa tindakan.