Tuntutan lain yang disampaikan adalah inventarisasi sengketa lahan sekolah serta percepatan renovasi bangunan sekolah yang tidak layak. HIMABA juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan parkir berlangganan yang dinilai masih menuai keluhan masyarakat.
Tak hanya itu, organisasi mahasiswa tersebut turut meminta pemerintah daerah melakukan audit kinerja terhadap seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Ia mengatakan regulasi teknis program “Satu Desa Satu Sarjana” saat ini sedang difinalisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bangkalan agar memiliki landasan hukum yang kuat sebelum diterapkan.
“Perbupnya sedang difinalisasi di Bagian Hukum agar pelaksanaannya nanti memiliki dasar hukum yang jelas,” kata Bupati Bangkalan menegaskan.
Terkait dugaan kebocoran dana PIP, ia mengaku telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan audit investigasi. Pemerintah daerah, kata dia, tidak akan mentoleransi oknum yang terbukti menyalahgunakan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.
Selain itu, Pemkab Bangkalan juga akan memperketat evaluasi kinerja OPD serta melakukan kajian ulang terhadap sistem parkir berlangganan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.