Dalam analisis Marxis, situasi ini menunjukkan dominasi struktur atas agensi. Sistem birokrasi, relasi kepentingan elite politik lokal, serta keterbatasan ruang politik lebih menentukan arah kebijakan dibanding pengalaman historis pemimpin itu sendiri. Selama kebijakan hanya hadir secara minimal dan tidak terintegrasi, relasi timpang antara penguasa dan masyarakat desa akan terus direproduksi.
Dengan demikian, “Berangkat dari Desa untuk Bangkalan” semestinya dipahami sebagai janji ideologis. Kehadiran kebijakan yang masih terbatas menandakan bahwa keberanian politik untuk melakukan terobosan struktural belum sepenuhnya tampak. Ini bukan semata soal individu, melainkan soal orientasi kekuasaan yang belum berpihak secara tegas pada kepentingan rakyat desa.
Karena itu, pertanyaan yang perlu terus diajukan di ruang publik bukan lagi siapa yang memimpin, melainkan untuk kepentingan kelas siapa kebijakan itu dijalankan. Selama kebijakan yang ada belum mampu menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat desa, Bangkalan berisiko terus bergerak tanpa arah pembangunan yang jelas.
Lebih jauh, kondisi ini menuntut keberanian politik untuk keluar dari zona nyaman birokrasi. Seorang pemimpin dengan latar belakang desa sejatinya memiliki legitimasi moral untuk mendorong perubahan yang lebih berani dan berpihak. Ketika kebijakan masih hadir secara minimal dan berhenti pada tataran administratif, publik wajar mempertanyakan apakah pemerintah daerah berfungsi sebagai alat transformasi sosial atau sekadar pengelola rutinitas birokrasi.