Perspektif Karl Marx membantu membaca situasi ini secara lebih kritis. Posisi kelas, menurut Marx, memengaruhi cara pandang dan orientasi tindakan seseorang. Pengalaman sebagai kepala desa semestinya menumbuhkan class consciousness, yakni kesadaran akan ketimpangan sosial yang dialami masyarakat desa—mulai dari akses pendidikan yang timpang, lemahnya perlindungan ekonomi rakyat, hingga ketergantungan struktural terhadap sistem yang tidak selalu adil. Kesadaran inilah yang secara teoritis mendorong lahirnya kebijakan yang bersifat transformatif, bukan sekadar administratif.
Namun satu tahun masa kepemimpinan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup kuat untuk mendorong perubahan struktural. Program-program yang dijalankan cenderung berskala kecil, berjangka pendek, dan belum menyentuh akar persoalan utama. Dalam kacamata Marxis, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk alienasi politik, ketika orientasi kekuasaan semakin ditentukan oleh logika birokrasi dan kepentingan elite, sementara keberpihakan pada kelas bawah kehilangan daya dorongnya.
Akibatnya, arah pembangunan Bangkalan tampak berjalan normatif. Latar belakang desa yang seharusnya menjadi kekuatan ideologis belum sepenuhnya terartikulasikan dalam kebijakan publik. Pembangunan bergerak rapi secara administratif, tetapi lemah secara transformatif. Desa kembali ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki daya tawar dalam menentukan arah perubahan sosial.