Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat mengarah pada perbuatan makar. Pernyataan ini patut dipahami sebagai peringatan serius mengenai potensi ancaman terhadap kepala negara. Namun, dalam perspektif hukum pidana, penyadapan ilegal tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai makar.
Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila dilakukan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Artinya, penyidik harus membuktikan unsur maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Penyadapan dapat menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang lebih besar apabila ditemukan bukti mengenai tujuan melumpuhkan fungsi kepresidenan. Akan tetapi, kesimpulan tersebut tidak boleh dibangun hanya berdasarkan fakta bahwa nomor telepon Presiden diduga disadap.
Persoalan yang perlu diselidiki adalah apakah informasi yang dikumpulkan dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, tekanan politik, pengendalian keputusan, atau bahkan upaya mengganggu jalannya pemerintahan. Di sinilah penyidikan harus bergerak melampaui identifikasi pelaku teknis menuju pembuktian motif, tujuan, dan jaringan yang terlibat.
Satu tahun penyadapan dan ancaman terhadap stabilitas negara
Dugaan praktik yang berlangsung sejak 2025 menghadirkan persoalan stabilitas yang serius. Apabila penyadapan berlangsung selama kurang lebih satu tahun, berarti terdapat kemungkinan pengumpulan informasi strategis secara berkelanjutan. Informasi komunikasi Presiden dan sejumlah tokoh penting dapat memuat pembicaraan kebijakan, relasi politik, dinamika kabinet, hingga komunikasi dengan pihak lain.