“Ketika suatu kasus ditangani APH atau audit eksternal, Inspektorat tidak diperkenankan melakukan audit,” tambahnya.
Temuan indikasi penyalahgunaan wewenang ini mempertegas bahwa persoalan lahan aset Tonjung bukan sekadar isu administratif biasa. Publik kini menunggu kejelasan: apakah kasus ini akan sepenuhnya diserahkan ke ranah hukum atau tetap diselesaikan dalam koridor pengawasan internal pemerintah daerah.
Yang pasti, sorotan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah semakin menguat. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang, maka konsekuensi hukum dan administratif tak bisa lagi dihindari.