“Sementara ini yang terlihat aktif melakukan jemput bola hanya DLH dan Dinkes. Mereka turun langsung membantu proses yang diperlukan,” katanya.
Sebaliknya, ia mengaku belum melihat adanya langkah serupa dari DPRKP dalam mempercepat pemenuhan dokumen yang dibutuhkan oleh dapur-dapur SPPG.
“Untuk DPRKP, sampai saat ini kami masih belum melihat adanya pergerakan yang signifikan dalam mendukung percepatan perizinan,” imbuhnya.
Meski demikian, program MBG di Kabupaten Pamekasan tetap berjalan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 129 dapur SPPG telah beroperasi dan melayani kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.
Hariyanto berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat proses perizinan agar keberlangsungan program strategis nasional tersebut dapat berjalan semakin baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.