Namun demikian, saat ditanya lebih lanjut terkait dasar hukum atau regulasi yang memperbolehkan penarikan biaya map raport tersebut di sekolah negeri, Junaidi tidak memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.
Kasus penarikan biaya Map Raport ini pun menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait transparansi dan kepatuhan pengelolaan dana pendidikan di sekolah negeri, khususnya dalam penggunaan dana BOS yang sejatinya diperuntukkan bagi operasional sekolah dan meringankan beban biaya pendidikan peserta didik.