Padahal, dalam praktiknya, banyak kebijakan publik justru menjadi lebih berkualitas karena adanya tekanan kritik dan pengawasan politik yang ketat. Tanpa kritik, kesalahan kebijakan berpotensi berlangsung lebih lama; tanpa pengawasan, penyimpangan anggaran menjadi sulit terdeteksi.
Jika DPRD disebut sebagai pengganggu hanya karena menjalankan fungsinya, maka logika yang terbentuk adalah bahwa pemerintahan ideal adalah pemerintahan tanpa resistensi. Ini adalah bentuk Depolitisasi, di mana fungsi-fungsi politik yang sehat sengaja dimatikan demi kelancaran administratif semata.
Pernyataan Prof. Safi semestinya menjadi momentum refleksi bersama tentang bagaimana ruang demokrasi harus dijaga melalui bahasa dan sikap para intelektualnya. Akademisi memiliki tanggung jawab untuk merawat keberanian berpikir, bukan meredamnya.
Kritik bukan ancaman bagi pemerintahan yang sehat, melainkan energi korektif agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik. Sebab, pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh hanya karena kekuasaan yang terlalu kuat, tetapi juga karena suara-suara kritis yang perlahan dianggap sebagai gangguan yang harus disingkirkan.
Oleh: Khosi’in, seorang akademisi asal Bangkalan.