Solusi yang paling sehat adalah menempatkan PMI Kota Mojokerto tetap sebagai organisasi independen yang dipimpin oleh figur non-eksekutif, sementara wali kota berperan sebagai mitra strategis dan fasilitator kebijakan. Dengan cara ini, kemanusiaan tetap terjaga kemurniannya, dan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor etika serta hukum. Menjaga jarak yang sehat antara kekuasaan dan kemanusiaan bukanlah bentuk penolakan kerja sama, melainkan syarat agar keduanya tetap bermartabat di hadapan publik.
Oleh : Mahmudi, seorang Penulis Buku Humanisme Samawi Mengembalikan Kemanusiaan yang Hilang.