Di hadapan anggota Komisi IV, Irfan juga mempertanyakan perhatian DPR terhadap sektor karet selama ini.
“Kami mempertanyakan, selama ini kerja-kerja DPR untuk karet seperti apa? Kenapa karet seolah terabaikan, padahal jutaan petani menggantungkan hidupnya dari komoditas ini,” ujarnya.
Dalam RDPU, APKARINDO menyampaikan enam aspirasi utama. Pertama, mendorong agar karet masuk BPDP sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan. Kedua, meminta kebijakan peningkatan dan stabilisasi harga petani. Ketiga, mempercepat peremajaan dan rehabilitasi kebun karet rakyat hingga kembali produktif.
Selanjutnya, APKARINDO meminta penguatan koperasi dan UPPB sebagai agregator serta akses pasar; pembentukan Panja Karet DPR RI; serta penguatan sarana produksi, pembiayaan/KUR, SDM, riset, pengembangan dan perlindungan petani. Pendanaan BPDP dinilai dapat diarahkan untuk peremajaan, rehabilitasi, sustainability, traceability, SDM, riset dan industri hilir karet.
Sejumlah anggota Komisi IV menyambut positif aspirasi tersebut. Alex Indra Lukman menyampaikan Komisi IV akan memfasilitasi rapat lanjutan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menindaklanjuti aspirasi APKARINDO, khususnya terkait langkah agar karet masuk dalam skema pendanaan BPDP.
“Petani karet membutuhkan kepastian. Kami berharap rapat lanjutan dengan Kementan menghasilkan langkah konkret agar karet segera masuk dalam pendanaan BPDP,” kata Irfan.