Mahmudi berharap laporan yang disusun APMP Jatim dapat menjadi pintu masuk bagi evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset publik di Kota Mojokerto.
Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD maupun APBN harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi administrasi dan fisik bangunan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.