Alih-alih mereka membawa legenda martabat Sakera yang berani dan membela rakyat kecil, para legislator ini justru lebih mirip bocah penakut yang sibuk mengamankan jatah saku politiknya masing-masing di bawah ketiak ketua umum partainya. Semangat keberanian membela kebenaran dan kehormatan sama sekali tidak tecermin dalam fungsi legislasi mereka. Di hadapan oligarki partai, mereka tunduk tanpa perlawanan; suara mereka yang tadinya lantang saat kampanye berubah menjadi bisikan kepatuhan demi mengamankan posisi dalam struktur struktural atau komisi yang “basah”.
Janji-janji manis pemilu melebur bersama kemewahan jabatan baru, menyingkap tabir bahwa pengabdian mereka hanyalah sandiwara musiman. Ketika kontestasi lima tahunan usai, kontrak sosial yang ditandatangani di atas panggung kampanye otomatis kedaluwarsa. Rakyat Madura terus dipaksa mengurut dada melihat tingkah kekanak-kanakan para pesolek politik ini yang mahir bersandiwara tetapi lumpuh total saat diminta bekerja nyata. Tidak ada terobosan kebijakan yang signifikan, tidak ada pengawasan anggaran yang ketat untuk pembangunan daerah, dan tidak ada pembelaan konkret saat hak-hak masyarakat lokal terpinggirkan.
Jika standar kerja legislasi dan pengawasan mereka masih selevel anak usia dini yang egois, maka label “taman kanak-kanak” bahkan terlalu sopan untuk disematkan kepada komplotan pemakan gaji buta dari Dapil Madura ini. Ini bukan sekadar kritik tanpa dasar, melainkan sebuah gugatan moral atas hilangnya fungsi representasi yang hakiki.