Politisi PKS ini juga mengatakan dalam Paripurna tersebut, ada dua poin terutama di Dinas DLH dan di Dinas Kesehatan yang pendapatan di BLUD Dinas Kesehatan berjumlah Rp77.973.349.491,00. Seharusnya, Dinkes mampu mandiri.
“Ya, Dinkes ini PAD-nya Rp77 miliar. Tetapi masih menjadi beban anggaran daerah, sebagai contoh dari Gaji PTTPK (Exs Honorer) yang SK-nya di tandatangani Kepala Dinas tidak harus di beri Honor dari APBD, tetapi harus di Honor dari Dinas dengan anggaran yang ada,” pungkasnya.
Dalam hal ini, fraksi Golkar menghimpun agar lebih efektif dalam pengelolaan Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan gaji Dinas Kesehatan perlu diperhatikan lebih serius agar tidak menjadi beban pada APBD Kabupaten Bangkalan.