Jakarta – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) sebesar 300% di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh pada Senin (19/8/2025).
Ketidakhadiran Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, di tengah massa aksi dan dugaan tindakan represif aparat gabungan menjadi sorotan utama dalam peristiwa ini. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) turut mengecam tindakan aparat dalam menangani demonstrasi tersebut.
Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk petani, pedagang kecil, dan pekerja informal, mulai berkumpul di sekitar kantor Bupati Bone sejak siang hari.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan PBB P-2 yang dinilai sangat memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Gelombang penolakan ini menjadi perhatian publik setelah sebelumnya terjadi aksi serupa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi berlangsung hingga pukul 22.20 WITA.
Menurut Ady Mancanegara S.H. dari LBH PB PMII, ketidakhadiran pemimpin daerah dalam momen krusial seperti ini sangat disayangkan. “Seharusnya Bupati hadir dan berdialog langsung dengan masyarakat. Ketidakhadiran beliau justru memicu emosi massa dan membuka celah bagi tindakan represif,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Jatiminfo.id
Kericuhan mulai pecah di beberapa titik, termasuk di sekitar kantor Bupati Bone dan Jalan Ahmad Yani, yang mengarah ke kampus IAIN Bone. Massa aksi berusaha menyampaikan aspirasi mereka, namun dihadang oleh aparat gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, dan Satpol PP. Bentrokan tak terhindarkan, dan sejumlah demonstran dilaporkan terluka akibat tindakan aparat.