Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang guru. Wajahnya tampak lelah. Bukan sebab mengajar terlalu banyak jam, melainkan sebab selama beberapa pekan terakhir hampir seluruh waktunya habis untuk menyiapkan akreditasi sekolah. Ia bercerita bahwa setelah bel pulang berbunyi, pekerjaan belum selesai. Malam hari masih harus menyusun dokumen, memperbaiki perangkat pembelajaran, mengunggah berbagai bukti administrasi, hingga memastikan setiap indikator memperoleh tanda centang.
Lalu ia berkata pelan, “Rasanya saya lebih banyak mengurus kertas daripada menemani murid.” Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepala saya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa akreditasi tidak penting. Justru sebaliknya. Akreditasi merupakan instrumen yang diperlukan agar sekolah memiliki standar mutu yang jelas, tata kelola yang baik, dan budaya evaluasi yang terus berkembang. Tanpa mekanisme penjaminan mutu, pendidikan akan berjalan tanpa arah dan sulit dipertanggungjawabkan.
Namun, ada sesuatu yang terasa bergeser. Di banyak sekolah dan perguruan tinggi, musim akreditasi sering kali berubah menjadi musim kepanikan administratif. Ruang guru dipenuhi map, lemari arsip mendadak menjadi pusat perhatian, berbagai sudut sekolah dipercantik, dokumen lama diperbarui, dan setiap kegiatan harus memiliki bukti fisik. Semua orang bekerja sangat keras agar sekolah memperoleh predikat “Unggul” atau mempertahankan akreditasi A.