“Deklarasi WPK ini diharapkan menjadi langkah awal terbangunnya kolaborasi yang kuat antara pers, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bangkalan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pembina WPK, Syafiuddin Asmoro menegaskan, bahwa sinergitas yang sehat antara pers dan lembaga pemerintahan merupakan kunci terciptanya demokrasi yang berkualitas. Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan sekaligus pengawas kebijakan publik.
“Pers harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah, tanpa kehilangan independensinya. Kolaborasi yang sehat justru akan melahirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan WPK diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga aspirasi publik dapat tersampaikan secara utuh dan berimbang.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Jakfar menyambut baik terbentuknya WPK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang positif untuk masyarakat Bangkalan.
“Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif. Kami berharap WPK dapat menjadi mitra yang objektif dan profesional dalam menyampaikan informasi kepada publik,” pungkasnya.