Selama melakukan monitoring di 12 SPBU, pihaknya juga memberikan imbauan kepada para pengelola SPBU agar mematuhi ketentuan dalam pelayanan BBM bersubsidi.
Salah satu imbauan yang ditekankan yakni SPBU tidak melayani pembelian BBM menggunakan jeriken apabila tidak dilengkapi rekomendasi resmi.
“Kami mengimbau agar SPBU tidak melayani pembelian memakai jeriken tanpa rekomendasi, dan mengutamakan pelayanan rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga di Kabupaten Pamekasan,” tegasnya.
Sementara terkait sanksi atau tindakan terhadap pembeli yang kedapatan membeli BBM menggunakan jeriken tanpa rekomendasi, Sri Puji menjelaskan bahwa kewenangan penindakan bukan berada di Bagian Perekonomian.
“Kalau penindakan bukan bagian Perekonomian, Mbak. Jika ada temuan kami pasti laporkan ke bagian penindakan,” ujarnya.
Pemkab Pamekasan berharap monitoring dan evaluasi tersebut dapat membantu memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan sesuai sasaran. Dengan demikian, antrean panjang di SPBU diharapkan tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih tertib dan nyaman.