“Jangan sampai tuntutan agar anak muda lebih realistis justru menjadi pembenaran untuk menormalisasi pekerjaan yang tidak layak”.
Sisi kedua: sistem juga harus berani mengevaluasi diri
Sekarang, mari balik pertanyaannya.
Jika seorang anak diminta menempuh pendidikan tinggi, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, membayar biaya pendidikan, memenuhi berbagai persyaratan akademik, dan akhirnya memperoleh gelar, apakah cukup jika negara hanya berkata: “Silakan bersaing, cari pekerjaan sendiri”?
Tentu tidak sesederhana itu.
Pendidikan dan ketenagakerjaan seharusnya menjadi dua bagian yang saling terhubung, bukan dua dunia yang berjalan sendiri-sendiri.
Kampus dapat menghasilkan lulusan, tetapi industri belum tentu menyediakan pekerjaan yang sebanding dengan jumlah dan kompetensi lulusan tersebut.
Kurikulum bisa terus diperbarui, tetapi jika kesempatan magang terbatas, akses sertifikasi tidak merata, dan perusahaan terlalu mengutamakan pengalaman tanpa memberikan kesempatan kepada pemula, lulusan baru akan terus menghadapi hambatan masuk.
Di sinilah persoalan sistem perlu dibicarakan.
BPS dalam kajian Education–Employment Mismatch Among Indonesian Youth tahun 2025 juga menyoroti ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan pekerjaan. Lebih dari sepertiga pekerja muda mengalami ketidakcocokan vertikal antara pendidikan dan pekerjaan mereka.
Sementara itu, Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan pekerjaan berketerampilan tinggi belum cukup kuat untuk menyerap potensi tenaga kerja terdidik secara optimal.