Mojokerto – Di tengah lesunya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya pendapatan para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar, besarnya anggaran belanja tagihan listrik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Mojokerto menjadi sorotan publik.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Diskop UKM Perindag Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran sebesar Rp895.560.000 untuk paket Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) pada Tahun Anggaran 2026. Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran tersebut tercatat mencapai Rp224.037.103.
Besarnya pagu anggaran yang mendekati Rp1 miliar itu memunculkan perhatian di tengah masyarakat, terlebih saat banyak pedagang mengaku masih berjuang mempertahankan usahanya akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Raden” (bukan nama sebenarnya), salah seorang warga yang berdagang di salah satu pasar binaan Diskop UKM Perindag Kota Mojokerto, mengaku penghasilannya terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.
“Sekarang kondisi dagang sedang susah. Kadang sehari omzet hanya sekitar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Setelah dipotong modal dan biaya operasional, uang yang kami bawa pulang paling sekitar Rp100 ribuan, bahkan sering kurang dari itu. Sementara harga kebutuhan pokok terus naik, jadi kami benar-benar harus berjuang untuk tetap bisa berdagang,” ujar Raden.