Bangkalan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan melalui Komisi I menyoroti banyaknya penerangan jalan umum (PJU) yang mati akibat kerusakan hingga dugaan pencurian komponen. Kondisi ini dinilai tidak hanya mengganggu masyarakat, tetapi juga berpotensi membebani anggaran daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim mengatakan, pihaknya mengaku telah membahas persoalan tersebut bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Menurutnya, hilangnya box panel yang berisi MCB, timer, dan perangkat kelistrikan menjadi salah satu penyebab sejumlah PJU tidak berfungsi. Beberapa titik yang terdampak berada di kawasan Petapan menuju Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Tangkel menuju Suramadu, hingga Kecamatan Konang.
“Banyak PJU mati karena box dan perangkatnya hilang atau dirusak. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Hakim. Selasa, (08/09/2026).
Selain kerusakan PJU, Nur Hakim politikus partai PDI Perjuangan itu juga menyoroti tingginya biaya listrik. Pihaknya menyebutkan, pembayaran listrik PJU mencapai sekitar Rp1,2 miliar setiap bulan.
Karena itu, melalui Hakim, DPRD mendorong penerapan sistem meterisasi agar pembayaran listrik dilakukan berdasarkan pemakaian riil dan lebih efisien.
“Kami merekomendasikan meterisasi agar biaya PJU bisa lebih terukur dan menghindari pemborosan anggaran,” tegasnya.
Komisi I juga mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas umum dan segera melaporkan apabila menemukan tindakan pencurian atau perusakan PJU.