Selain itu, mahasiswa juga mengangkat sejumlah isu turunan, di antaranya pengawalan tuntutan 17+8, penolakan pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, penolakan penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, tuntutan pertanggungjawaban pemerintah atas kasus bunuh diri anak SD di NTT, hingga dorongan fokus kebijakan pada pendidikan dan kesehatan.
Isu lain yang disorot meliputi perbaikan komunikasi publik pemerintah, reformasi pemerintahan berbasis meritokrasi, serta tuntutan keluarnya Indonesia dari Board of Peace.
Mahasiswa juga menyinggung satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai menghadirkan berbagai kebijakan kontroversial dan kabar buruk bagi masyarakat.
“Sejauh ini gerakan kami seakan-akan dibatasi. Pemerintah berkali-kali menyampaikan banyak kabar buruk kepada rakyat. Kami merasa ini sudah melewati batas, makanya kami bergerak,” kata Senja.
BEM SI Jatim menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut. Terkait kemungkinan aksi lanjutan, pihaknya masih akan melakukan konsolidasi internal, meski gerakan di media dipastikan tetap berjalan.
“Untuk aksi lanjutan tentu kami akan konsolidasikan terlebih dahulu. Yang pasti, gerakan di media akan tetap berlanjut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD Jawa Timur terkait sikapnya meninggalkan lokasi aksi.