“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar proyek tanpa manfaat yang jelas,” kata Mahmudi.
“Dan juga setelah kami mempelajari perwali no 50 tahun 2025, kami menemukan ketimpangan antara alokasi belanja beasiswa dengan belanja makan minum OPD Pemkot” lanjutnya.
Meski demikian Ning Ita enggan menemui massa aksi hingga membuat situasi memanas ketika massa meminta agar wali kota keluar untuk menemui para demonstran dan berdialog secara langsung. Namun aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol PP menyampaikan bahwa wali kota tidak berada di kantor karena sedang menjalankan agenda lain.
Ketidakhadiran wali kota tersebut memicu kekecewaan massa. Sejumlah demonstran kemudian membakar ban bekas di depan gerbang kantor pemkot sebagai simbol protes. Ketegangan meningkat ketika sebagian massa mencoba mendekati area gerbang yang dijaga aparat.
Dalam situasi tersebut sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan. Bahkan, peserta aksi menyebut adanya tindakan represif yang dilakukan oleh salah satu oknum aparat kepolisian terhadap demonstran.
“Kami menyayangkan adanya tindakan represif terhadap peserta aksi. Demonstrasi ini merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat di muka umum yang seharusnya dihormati, dan tindakan represif oleh aparat adalah bentuk penghianatan terhadap NKRI” ujar Mahmudi dalam orasinya melalui mobil komando.