Tak hanya itu, ia juga menyinggung dugaan praktik pemotongan gaji tenaga honorer. Menurutnya, sebagian dari pengurangan tersebut diduga tidak sepenuhnya diberikan kepada tenaga honorer, melainkan masuk ke kantong pribadi oknum kepala sekolah.
“Gaji honorer itu juga sering dikurangi. Selisih dari pengurangan masuk ke kantong kepala sekolah,” bebernya.
Pernyataan tersebut semakin mengejutkan ketika ia juga mengungkap adanya dugaan aliran “fee” kepada kepala sekolah dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30 ribu per hari.
“Setiap hari ada fee dari dapur MBG sebesar tiga puluh ribu rupiah, dan itu juga masuk ke kantong pribadi kepala sekolah” ujarnya.
Yang lebih mencengangkan lagi, mantan Korwil tersebut juga membongkar praktik penggelembungan data siswa di sejumlah sekolah. Modusnya, dengan memasukkan jumlah siswa dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lebih banyak dibandingkan jumlah siswa yang sebenarnya ada di sekolah.
Tujuannya, kata dia, agar dana BOS yang diterima dari pemerintah pusat menjadi lebih besar, mengingat besaran dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa.
Selain itu, penggelembungan data siswa juga berdampak pada kuota penerima program MBG yang ikut bertambah.
“Ada sekolah yang datanya dimark-up. Jumlah siswa yang dilaporkan lebih banyak dari yang sebenarnya ada di sekolah. Dengan begitu dana BOS yang diterima lebih besar, begitu juga kuota MBG,” pungkasnya.