Lebih lanjut, Mahmudi menjelaskan bahwa hasil audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye merupakan audit kepatuhan administrasi berdasarkan dokumen yang disampaikan pasangan calon.
Menurutnya, audit tersebut berbeda dengan proses klarifikasi atau penelusuran yang dapat dilakukan aparat penegak hukum apabila muncul informasi baru yang relevan.
“Predikat ‘Patuh’ menunjukkan kesesuaian terhadap dokumen yang diaudit. Namun ketika muncul informasi baru berupa pengakuan mengenai nominal yang jauh berbeda dengan laporan resmi, menurut kami hal tersebut sudah cukup menjadi informasi awal yang layak diverifikasi oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” jelas Mahmudi.
APMP Jatim juga menegaskan tidak ingin menarik kesimpulan hanya berdasarkan ekspresi ataupun respons para pihak yang hadir saat pernyataan tersebut disampaikan. Menurut Mahmudi, kepastian hanya dapat diperoleh melalui klarifikasi resmi dan proses verifikasi oleh lembaga yang berwenang.
“Kami tidak ingin menafsirkan ekspresi siapa pun. Yang kami dorong adalah proses klarifikasi yang objektif sehingga publik memperoleh kepastian berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi,” katanya.
Menurut APMP Jatim, polemik tersebut kini menjadi ujian bagi keberanian aparat penegak hukum dalam merespons informasi yang berkembang secara terbuka di ruang publik.
“Saatnya APH membuktikan nyalinya. Kami tidak meminta siapa pun langsung dinyatakan bersalah. Kami hanya meminta aparat menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan sesuai hukum. Jika hasil verifikasi menunjukkan tidak ada persoalan, sampaikan kepada publik. Namun apabila ditemukan fakta yang memerlukan tindak lanjut, maka proseslah sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai pengakuan mengenai dana puluhan miliar dalam forum resmi berlalu begitu saja tanpa kepastian,” tegas Mahmudi.